Tingkatkan Efektivitas Kerja dan Pelayanan Publik, Kemenpora RI Gelar Bimtek Penyusunan SOP serta Standar Pelayanan

Jakarta : (4/4) Kementerian Pemuda dan Olahraga RI melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Dan Standar Pelayanan. Pelaksanaan bimtek dihadiri oleh seluruh perwakilan dari unit kerja Kedeputian Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Mulyani Sri Suhartuti, dalam laporannya menyampaikan, “Pelaksanaan kegiatan ini merupakan amanat atau mandat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. Dimana standar operasional prosedur adalah proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya kementerian pendayagunaan aparatur negara bidang pelayanan publik.” Ujar Mulyani.

Pelaksanaan Bimtek SOP dan Standar Pelayanan (SP) sebelumnya telah dilakukan oleh Biro SDM dan Organisasi Kemenpora RI pada 18 Maret 2024. “Dari hasil bimtek tersebut, mengamanatkan agar tiap-tiap unit kerja diminta untuk segera menyusun SOP dan SP sesuai dengan tugas dan fungsi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) masing-masing. Pada pertemuan ini dibahas dan sekaligus mendapatkan masukan atau catatan dari narasumber yang hadir. Narasumber dalam bimtek adalah Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, dan dari internal kami menghadirkan Kepala Biro SDM dan Organisasi Kemenpora dengan materi penyusunan SOP dan SP.” Terang Mulyani.

“Harapan kami dengan terlaksananya bimtek ini yaitu tersusunnya dokumen SOP dan SP sehingga nantinya pelaksanaan kegiatan kita, sudah berpedoman dan tidak keluar atau melenceng dari SOP dan SP yang sudah ditetapkan.” Imbuh Mulyani.

Bimtek penyusunan SOP dan SP dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Surono. Pada kesempatan membuka acara, Surono mengungkapkan, “Standar operasional prosedur yang akan kita susun ini, dapat menjadi dasar hukum dalam melaksanakan program kerja ataupun kegiatan. Penyusunan SOP harus disertakan dengan penyusunan Standar Pelayanan yang baik, karena Deputi 4 Kemenpora banyak berhubungan dengan atlet, organisasi keolahragaan seperti, KONI, NOC dan NPC. Selain itu, Kedeputian kita juga sangat sering menerima audiensi dari DPRD dan Pemerintah Daerah. Maka, Standar Pelayanan baik harus segera tersusun, dan akan menjadi pedoman kita untuk memberikan pelayanan terbaiknya.” Ujar Surono.

“Pelayanan terbaik itu bersifat cepat dan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga perilaku ini nanti dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenpora, khususnya Deputi 4. Perlu saya sampaikan, bahwa standar pelayanan administrasi, terutama alur surat masuk dan surat keluar harus memiliki standar pelayanan dan SOP yang benar. Maka, SOP dan SP ini dapat digunakan sebagai sistem kerja internal maupun eksternal. Selanjutnya nanti kita siapkan sebuah software secara khusus. Hal ini, sebagaimana yang pernah kita lakukan, seperti Aplikasi Kawalpora, yang fungsinya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran untuk semua pemangku kepentingan di bawah naungan Kemenpora.” Imbuh Surono.(bw)