Persiapkan Pelaksanaan PON XXI 2024, Kemenpora RI Gelar Pertemuan Dengan LKPP dan PB. PON Aceh-Sumut

Jakarta : (26/6) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PON XXI 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI secara intensif telah melakukan langkah-langkah konstruktif dengan Kementerian Keuangan RI. Terkait hal tersebut, Kemenpora juga melaksanakan pertemuan secara langsung, dengan mengagendakan pembahasan revisi dokumen pendukung kelengkapan proposal berupa dukungan peralatan PON XXI 2024 dalam bentuk bantuan pemerintah.

Berkenaan dengan pelaksanaan multievent olahraga tersebut, serta terkait bantuan pemerintah berupa dukungan peralatan. Dalam pertemuan ini, Kemenpora berusaha untuk menghadirkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat, dan Panitia Besar PON XXI 2024 Aceh dan Sumatera Utara.

Bertindak selaku pimpinan pertemuan, Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga, Anwar menyampaikan, “Permohonan bantuan peralatan untuk PON XXI 2024 dari Kemenpora yang diajukan kepada Kementerian Keuangan RI, telah disetujui. Dari pertemuan hari ini, kami sangat berharap para Panitia Besar dapat menyesuaikan proposal yang diajukan tanpa mengganti nama barang dan spesifikasi barang yang diajukan. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat penetapan nama dimaksud adalah amanat dari Kementerian Keuangan RI.” Terang Anwar.

Dalam kesempatan yang sama, mendampingi Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga, Bastaman Harahap menambahkan, “Pertemuan ini merupakan sebuah langkah percepatan yang dilakukan oleh Kemenpora dalam bentuk dukungan terhadap pelaksanaan PON XXI 2024 nanti. Terkait revisi ini, dalam waktu 2 s.d 3 hari ini, kami berharap agar para Panitia Besar PON dapat berkoordinasi langsung dengan Technical Delegate (TD) di daerah. Hal ini bertujuan agar proposal yang diajukan dapat disesuaikan lagi, sesuai dengan amanat Kementerian Keuangan RI. Saat ini kami sedang menunggu nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementrian Keuangan. Kita semua tentunya sangat berharap nomer DIPA tersebut dapat segera turun dan realisasi penganggaran dapat segera kami lakukan. Untuk itu, dalam pembagian kelompok nanti, baik kelompok PB PON Aceh maupun PB PON Sumatera Utara, dengan didampingi oleh perwakilan dari Inspektorat Kemenpora dan LKPP Pusat.” Imbuh Bastaman Harahap.

Mewakili Inspektorat Kemenpora, Yaser Arafat menambahkan, “Para Panitia Besar PON XXI 2024 harus membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sesuai dengan RAB awal, dan spesifikasi barang serta satuannya juga harus disesuaikan dengan Petunjuk Teknis yang sudah ada.” Ucap Yaser. (bw)