FGD Sosialisasi Penyusunan DOD Masih Berlanjut, Kali Ini Di NTB

Mataram : (8/11) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Melalui Penyusunan Desain Olahraga Daerah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. FGD ini diselenggarakan dalam rangka menyosialisasikan penyusunan desain olahraga daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

FGD dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 November 2024 dan dihadiri oleh 60 orang peserta perwakilan dari 10 Dinas Pemuda dan Olahraga dari Kabupaten/Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

FGD dibuka langsung oleh Plh. Kadispora Provinsi Nusa Tenggara Barat, Anang Zulkarnain, bersama dengan perwakilan Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang sekaligus Ketua Panitia, Ferdinand K. Tangkudung, beserta narasumber praktisi olahraga Dr. Imam Hariadi, M. Kes., Tim Pakar DBON, Agung Rubianto, S.Pd., M.Or. dan perwakilan Tim Biro Hukum dan Kerja Sama pada Sekretariat Kemenpora.

Dalam laporannya, Ferdinand menyampaikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan titik ke-3 penyelenggaraan FGD Sosialisasi Penyusunan Desain Olahraga Daerah. “Kemenpora mendengar kemudian memfasilitasi pendampingan dengan sosialisasi langsung ke Kabupaten/Kota melalui FGD ini. Harapannya DOD di Provinsi NTB khususnya, segera dapat terbentuk.” Ungkap Ferdinand.

Pada kesempatan yang sama, Anang Zulkarnain menyampaikan, “Terimakasih kami ucapkan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kemenpora RI, atas kepercayaannya kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari 34 Provinsi salah satu dari 15 itu NTB ditetapkan sebagai tempat sosialisasi. Saya berharap segala informasi, arahan, bimbingan dari dewan pakar. Mari kita sama-sama mempelajari. Termasuk Kami juga mohon bantuan dari teman-teman di Bappeda, karena proses penganggaran tidak mungkin terlaksana tanpa kehadiran teman-teman dari Bappeda, supaya kita satu pemahaman. Atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami berharap, sekembalinya di kabupaten kota, ada hal-hal yang memang kita harus bersinergi dengan OPD lain atau stakeholder lainnya karena kita tidak bekerja sendiri dalam penyusunan DOD. Saya berharap kerjasama lintas sektor dapat berjalan sesuai harapan kita semua.” Ucap Anang Zulkarnain.(bw)