Kemenpora Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas Standar Pelayanan

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga menggelar Forum Konsultasi Publik pada 15–16 Desember 2025 di Hotel Maia, Jakarta Pusat. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

Forum tersebut diikuti oleh perwakilan asisten deputi di lingkungan Deputi Pengembangan Industri Olahraga, mulai dari Asisten Deputi Wisata Olahraga, Asisten Deputi Olahraga Profesional, Asisten Deputi Pengelolaan Jasa, Sarana, dan Prasarana Olahraga, Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga, hingga seluruh pegawai Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Kumalah. Dalam sambutannya, Kumalah menekankan pentingnya akselerasi dan koordinasi lintas sektor dengan para pemangku kepentingan di bidang industri olahraga. Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memastikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Selamat berdiskusi Bapak Ibu, semoga kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” kata Kumalah.

Forum ini menghadirkan penanggap dari kalangan praktisi dan akademisi industri olahraga. Sejumlah penanggap yang hadir antara lain Eko Noer Kristiyanto (tokoh masyarakat), Dr. Eskar Tri Denatara, M.Pd (Dosen Universitas Bhayangkara Jaya), Trisna Sri Risdianny (Kementerian Perindustrian), M. Amjad (jurnalis), serta Rita Supriyanto (Yayasan Kompak Teman Ceria).

Selanjutnya, kegiatan difokuskan pada finalisasi Naskah Standar Pelayanan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga sebagai pedoman peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Diskusi dipimpin oleh Rizky Kurniawan dari Biro SDMO Kemenpora. Selama dua hari pelaksanaan, terdapat enam naskah Standar Pelayanan yang dibahas dan mendapat masukan dari para penanggap.

Pada pembahasan Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Pemerintah, para penanggap menyoroti sejumlah hal, di antaranya kepastian waktu tunggu penyampaian proposal, imbauan penggunaan produk dalam negeri, serta perlunya bimbingan teknis bagi penerima bantuan pemerintah terkait penyusunan laporan keuangan.

Salah satu perwakilan yayasan penerima bantuan, Rita, menyampaikan bahwa selama ini proses penerimaan bantuan berjalan tanpa kendala. Namun, ia mengaku belum mendapatkan informasi terkait Standar Pelayanan.
“Sejauh ini sih mudah ya, tapi memang kami belum terinfo tentang Standar Pelayanan ini. Kalau ada Standar Pelayanan, prosesnya akan lebih mudah dipahami,” ujarnya.

Melalui forum ini, Kemenpora menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.