Kemenpora RI Terima Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Provinsi NTT, Konsultasi Terkait Rencana Pembinaan Olahraga

Jakarta: (30/7) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menerima kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi NTT. Kunjungan kerja ini dalam rangka konsultasi terkait pembinaan, pengembangan olahraga prestasi di Provinsi NTT serta terkait rencana penetapan sebagai Tuan Rumah PON XXII 2028 NTB dan NTT.

Dalam kunjungannya, Aloysius Malo Ladi, selaku Wakil Ketua DPRD, menyampaikan, “Kunjungan kerja ini merupakan inisiatif kami dan dilaksanakan dalam rangka persiapan Provinsi NTT akan menjadi tuan rumah PON XXII 2028 nanti. Meskipun pada pelaksanaan PON nanti tuan rumah akan dilaksanakan secara bersamaan, yaitu NTB dan NTT. Namun sebagai legislatif, sudah seharusnya kami bergerak lebih cepat, untuk mengetahui segala kebutuhan tentang regulasi yang diperlukan nanti.” Ucap Aloysius.

Wakil Ketua Komisi, Kristien Samiyati Pati, menambahkan, “Secara topografi NTT memang terbentuk sebagai wilayah kepulauan, dan sangat memerlukan perhatian khusus, terutama dalam rangka persiapan PON nanti. Saat ini memang Provinsi NTT sudah memiliki 30% prasarana olahraga, namun dirasa masih belum cukup. Untuk memenuhi kebutuhan semua itu, kami sangat memerlukan adanya sebuah ketetapan atau keputusan yang dapat kami gunakan sebagai dasar dalam mengusulkan pembangunan prasarana olahraga.” Ulas Kristien.

Pada kesempatan yang sama, Christian Widodo, selaku anggota DPRD Provinsi NTT, menambahkan, “Terkait semua itu, saat ini kami masih menunggu surat keputusan sebagai tuan rumah PON dan juga master plan dari Kemenpora. Selain itu, pada bulan November 2024 nanti, provinsi NTT akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional Taekwondo tingkat pelajar, dan kami juga menunggu surat keputusan tersebut.” Ucap Christian Widodo.

Bertindak selaku pimpinan pertemuan, Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Mulyani Sri Suhartuti, menyampaikan, “Bahwasannya, kami sangat mengapresiasi atas kehadiran bapak dan ibu sekalian pada pertemuan siang hari ini. Selaku Kementerian, sudah sepatutnya kami harus menerima setiap kunjungan semua yang menjadi mitra dan tentu akan kami tindak lanjuti terhadap pimpinan. Perlu kami sampaikan bahwa, saat ini Kemenpora harus fokus dan konsentrasi penuh untuk PON XXI Aceh Sumut, dan juga Peparnas nanti di Kota Solo. Terkait dengan semua regulasi yang diperlukan, tentu kami akan menelusuri sudah sampai sejauh mana regulasi tersebut berada.  Perlu kami sampaikan juga, Kemenpora akan terus mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menyusun Desain Olahraga Daerah (DOD). Mengingat desain tersebut merupakan sebuah bentuk pembinaan atlet berkualitas agar target olimpiade, sebagai target nasional dapat terpenuhi. Dengan di tetapkannya Prepres Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur. Tugas Kemenpora menjadi lebih ringan, dan hanya bertindak sebagai pemberi rekomendasi permohonan pembangunan prasarana olahraga. Inisiasi pertemuan ini akan menjadi langkah awal yang positif, sebagai persiapan pelaksanaan PON, dan instrumen hukum yang di inginkan sudah berjalan dengan baik.” Ungkap Mulyani Sri Suhartuti.

Mewakili unit kerja Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga, Burhanuddin Luthfi, menyampaikan, “Sejak Tahun 2019, Kemenpora khususnya unit kerja kami, sudah tidak lagi melakukan pembangunan prasarana olahraga di daerah. Kami hanya memberikan rekomendasi kepada pemohon yang telah memenuhi semua persyaratan, dan tentu akan melakukan analisa sebelum dikeluarkan rekomendasi tadi. Saat ini, unit kerja kami hanya dapat memberikan bantuan berupa sarana olahraga, khusus untuk olahraga prestasi yang masuk ke dalam 14 cabang olahraga DBON.” Ungkap Burhanuddin.

Dalam kesempatan yang sama, Lucky Ramdhani, perwakilan dari Asisten Deputi Olahragawan Andalan, menambahkan, “Terkait rencana pelaksanaan kejuaraan nasional taekwondo tingkat nasional antar pelajar. Surat penetapan atau Surat keputusan untuk menjadi tuan rumah bagi provinsi NTT. Saat ini, surat dimaksud sudah berada di Bagian Hukum Sekretariat Kemenpora. Artinya surat tersebut sedang dalam proses.” Imbuh Lucky. (bw)